Syarat Ekonomi Tumbuh 7%

Merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7% bukan perkara yang mudah. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, angan-angan itu tidak bisa terwujud, setidaknya secara setahun penuh (full year).

Memang benar kalau melihat dari sisi kuartal, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Tepatnya di 7,08% pada kuartal I-2021.

Namun, itu sepertinya lebih karena basis yang rendah pada tahun sebelumnya, di mana ekonomi Indonesia (seperti halnya seluruh negara di dunia) mengalami 'mati suri' pada 2020 akibat pandemi virus corona alias Covid-19. Selama setahun penuh pada 2021, ekonomi Indonesia juga hanya tumbuh 3,74%.

Oleh karena itu, target yang dipasang Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud memang sulit terwujud. Selepas reformasi, pertumbuhan ekonomi full year terbaik terjadi pada 2011, kala masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,5%.

Akan tetapi, bukan berarti target itu adalah hal yang mustahil. Sebab, ditengarai pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum mencapai potensi terbaiknya.

"Pertumbuhan ekonomi kita memang masih masih di bawah kapasitas output nasional," ungkap Perry Warijyo, Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan lalu.

Ya, memang masih banyak kapasitas ekonomi nasional yang belum termanfaatkan. Mengutip riset PricewaterhouseCoopers (PwC) berjudul Upskilling is the Key to a Prosperous Future and can Boost Indonesia's GDP by 2030, salah satu potensi yang belum tergali secara optimal adalah peningkatan sumber daya manusia.

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melampaui rata-rata dunia. Indonesia juga merupakan pemilik berbagai sumber daya, dan populasi pekerja mayoritas di bawah 30 tahun.

"Namun, Indonesia juga mengidap risiko potensi ini tidak dapat termanfaatkan jika gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menjadi penting bahwa tenaga kerja di Indonesia dibekali dengan kemampuan yang cocok dengan sektor yang memberikan nilai tambah," papar riset PwC.

Indonesia, lanjut riset PwC, bisa menciptakan lapangan kerja 50% lebih banyak dari saat ini pada 2030. Syaratnya itu tadi, tenaga kerja harus mengalami peningkatan kualitas (upskilling).

"Ada peluang bagi Indonesia untuk menargetkan upskilling di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, energi, utilitas, dan jasa keuangan. Secara kumulatif, tambahan sumbangan terhadap PDB dari sektor-sektor itu bisa mencapai lebih dari US$ 70 miliar (Rp 1.085,21 triliun). Untuk mencapainya, strategi dan pendekatan upskilling harus spesifik per sektor dan dirasakan oleh kelompok masyarakat yang rentan serta sektor informal," jelas Parul Munshi, PwC Southeast Asia Consulting and Sustainability Leader.

Sektor manufaktur, tambah riset PwC, akan merasakan dampak terbesar dari upskilling. Tambahan sumbangan sektor ini terhadap PDB akibat upskilling bisa mencapai US$ 36,8 miliar (Rp 570,51 triliun).

Di sektor pertanian, tambahan kontribusi terhadap PDB dari upskilling bisa mencapai US$ 24 miliar (Rp 372,07 triliun). Kemudian dari sektor energi dan utilitas, upskilling bisa membuat sumbangan ke PDB bertambah US$ 4,2 miliar (Rp 65,11 triliun). Terakhir, upskilling bisa mendongkrak sumbangan sektor jasa keuangan terhadap PDB sebesar US$ 6 miliar (Rp 93,02 triliun).

Riset lain yang mencoba memaparkan potensi ekonomi Indonesia dibuat oleh McKinsey&Company dengan judul The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. Lagi-lagi, McKinsey menyoroti soal kualitas tenaga kerja.

"Kinerja ekonomi Indonesia cukup baik dalam hal produktivitas pekerja, yang menyumbang lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun analisis kami menunjukkan, Indonesia harus menaikkan pertumbuhan produktivitas sebanyak 60% dari level 2000-2010 jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7%," ungkap riset McKinsey.