3. Ganjar-Mahfud

Internet Gratis

Salah satu program yang menonjol dari pasangan nomor urut 3 ini adalah Internet Super Cepat Gratis dan Merata. Saat ini penetrasi internet memang sangat pesat, sudah lebih dari 60% penduduk Indonesia telah mengakses internet.

BPS mencatat, sebanyak 66,48% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan dunia maya pada 2022. Secara nominal, jumlahnya adalah sekitar 185,27 juta orang.

Cara paling mudah untuk menggratiskan internet adalah dengan memberi subsidi penuh. Negara mengganti uang yang dibayarkan rakyat untuk menikmati sambungan internet.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) yang melibatkan 8.510 responden, 42,95% menyebut biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet adalah Rp 50.000-100.000/bulan. Kemudian 42,2% responden menjawab Rp 10.000-50.000/bulan, 1,48% mengaku keluar biaya kurang dari Rp 10.000/bulan, 1,27% mengatakan lebih dari Rp 250.000/bulan, dan 0,23% menjawab tidak tahu.

Dari survei itu, terlihat bahwa biaya yang paling banyak ada di kisaran Rp 50.000-100.000/bulan. Jadi kalau negara siap untuk menggantinya, maka biaya yang harus dikeluarkan dari APBN adalah Rp 9,26-18,53 triliun/bulan. Dalam setahun, anggarannya menjadi Rp 111,16-223,52 triliun.

Penggiat media sosial dan Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed Enda Nasution mengatakan menghadirkan internet gratis bisa mulai dari beberapa kota ataupun kabupaten tertentu. "Janji internet gratis tersebut kalau calonnya menang perlu ada semacam usaha sistematis, mungkin tidak langsung se-Indonesianya gratis," jelas Enda.

Enda menambahkan janji politik internet gratis oleh para calon pemimpin Indonesia bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa wilayah sudah ada yang menyediakan area internet gratis, seperti di beberapa wilayah kantor Kecamatan atau kantor Kabupaten, bahkan pusat kota atau Alun-alun. Pun juga beberapa sekolah dan perguruan tinggi.

Sebagai skala prioritas, Enda menyarankan titik-titik internet gratis atau hotspot free wifi baru, lebih diprioritaskan pada pusat-pusat pendidikan seperti di sekolah. "Saya kira tidak terlalu muluk-muluk ya janji internet gratis," ucapnya.

Kenaikan Gaji Guru

Kemudian, Ganjar-Mahfud juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. "Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana," sebut dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud.

"Jika terpilih, Mas Ganjar dan Pak Mahfud berjanji akan mengangkat semua guru baik yang saat ini statusnya honorer, PPPK, bahkan guru swasta menjadi ASN. Tidak sampai di situ, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarir akan digaji sekitar Rp 10 juta/bulan, dan guru yang sudah beberapa tahun berkarir dan berkompetensi standarnya akan digaji Rp 30 juta/bulan," tegas Aris Setiawan Yodi, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, belum lama ini.

Mengutip data Kemendikbud Ristek, jumlah guru di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 3,36 juta orang. Dari jumlah tersebut, 969.098 orang adalah lak-laki dan 2,41 juta orang perempuan.

Berdasarkan catatan Jobstreet, gaji guru tertinggi ada di DKI Jakarta dengan rata-rata Rp 4,8 juta/bulan. Masih jauh di bawah apa yang dijanjikan Ganjar-Mahfud yaitu minimal Rp 10 juta/bulan.

Jika semua guru dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka gajinya akan dibayarkan oleh negara dari APBN. Dengan asumsi gaji guru dinaikkan jadi Rp 10 juta/bulan, maka anggaran yang harus disediakan adalah Rp 33,6 triliun setiap bulannya. Dalam setahun, anggarannya adalah Rp 403,2 triliun.

Kalau dinaikkan jadi Rp 30 juta/bulan, maka kebutuhan anggarannya adalah Rp 100,8 triliun/bulan. Dikalikan 12 bulan, maka anggarannya menjadi Rp 1.209,6 triliun/tahun.

Ina Liem, pengamat pendidikan, menyebut saat ini biaya sekolah semakin mahal. Namun di sisi lain, kesejahteraan guru masih memprihatinkan.

"Sekarang orang mendirikan sekolah itu memang tujuan komersial dalam artian 'profit oriented' sehingga fokusnya sudah melenceng dari tujuan. Ini yang menyebabkan uang sekolah makin lama makin naik, tetapi tidak seimbang dengan gaji yang diterima oleh guru," papar Lina.

Saat ini, lanjut Lina, pemerintah memang tidak bisa menentukan gaji guru di sekolah swasta karena bukan ASN. Namun pemerintah bisa melakukan pengawasan.

Lina mengatakan jika biaya sekolah semakin mahal tetapi gaji guru tidak seimbang maka guru akan memilih mundur. Saat makin banyak guru yang balik kanan, justru sekolah yang merugi.

"Apabila uang sekolah mahal tetapi gaji guru terlalu rendah, guru-guru berkualitas akan pindah ke sekolah lain, sehingga sekolah tersebut akan rugi sendiri karena masyarakat tidak memilih sekolah tersebut," tutup Lina.