2. Prabowo-Gibran

Makan Siang-Susu Gratis

Salah satu program yang menonjol dari pasangan nomor urut 2 ini adalah pembagian makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah. Pembagian susu ini sempat menjadi persoalan karena Gibran dianggap mencuri start dengan membagikan susu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat jumlah siswa sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 53,14 juta orang. Terbagi menjadi 24,04 juta siswa SD, 9,97 juta murid SMP, 5,32 juta siswa SMA, dan 5,08 juta murid SMK.

Kemudian ada 3,73 juta murid TK, 2,44 juta di Kelompok Bermain, 1,6 juta di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta 614.033 di Pendidikan Usia Dini (Paud) dan sejenis.

Jika program pembagian makan siang dan susu gratis ala Prabowo-Gibran ini diterapkan untuk siswa SD dan di bawahnya, maka total ada 29,98 juta siswa yang menjadi target penerima. Dengan asumsi paket makan siang Rp 10.000/siswa/hari, maka setiap harinya butuh anggaran sekira Rp 299,8 miliar.

Dengan asumsi 5 hari sekolah selama sepekan, butuh anggaran Rp 1,49 triliun. Maka dalam setahun total anggarannya adalah Rp 77,95 triliun. JIka paket makan siangnya adalah Rp 15.000/hari, maka kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 116,92 triliun.

Sementara kalau ingin seluruh siswa di berbagai jenjang pendidikan mendapatkan makan siang gratis dengan harga paket Rp 10.000/hari, maka kebutuhan anggarannya menjadi Rp 138,16 triliun. Dengan paket makan siang Rp 15.000/hari, angkanya membengkak menjadi Rp 207,25 triliun.

Namun kalau ingin paket makan siang Rp 20.000/hari, maka kebutuhan anggaran untuk siswa SD ke bawah adalah Rp 155,89 triliun dalam setahun. Untuk seluruh siswa, biayanya Rp 276,33 triliun.

Ini belum termasuk susu. Dengan asumsi harga sekotak susu adalah Rp 5.000, maka dibutuhkan biaya Rp 38,97 triliun untuk pengadaan saban tahunnya jika diberikan kepada siswa SD ke bawah. Kalau untuk seluruh siswa, maka butuh anggaran Rp 69,08 triliun.

Dradjad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran, menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun. Jika memang butuh anggaran sedemikian besar, maka akan mengalahkan belanja modal dalam APBN yang berfokus untuk pembangunan infrastruktur.

Armand Suparman menambahkan, berbagai janji dari calon presiden semacam ini harus disikapi dengan hati-hati. Termasuk rencana pemberian makan sian dan susu gratis yang memakan anggaran hingga ratusan triliun rupiah tersebut.

"Ini bisa mengalahkan beberapa anggaran sektor lain. Kesehatan, bahkan pertahanan," tegasnya.

Renovasi Rumah di Desa

Janji lain yang digaungkan Prabowo-Gibran adalah membangun desa. Ini dilakukan dengan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa per tahun.

"Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua," sebut dokumen visi-misi Prabowo-Gibran.

Mengutip informasi di situs rumah123.com, estimasi biaya renovasi untuk rumah seluas 40 meter persegi dengan spesifikasi termurah adalah Rp 33,88 juta. Jadi anggaran untuk renovasi 40 rumah adalah Rp 1,35 miliar.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada 2022 terdapat 83.794 desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, anggaran untuk renovasi 40 rumah di seluruh desa menjadi Rp 113,56 triliun.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Di sisi penerimaan negara, Prabowo-Gibran menjanjikan pendirian Badan Penerimaan Negara. "Itu adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai melebur jadi satu dan langsung di bawah presiden," ujar Gibran dalam debat cawapres di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sejatinya, pemisahan ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi. Bahkan awalnya badan otonom pajak direncanakan sudah terbentuk pada 2017.

Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2014 melakukan kajian tentang kebijakan pajak di beberapa negara. Salah satu temuan ADB adalah masih minimnya kinerja penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam hal sumber daya manusia, Ditjen Pajak memang memiliki jumlah personel yang cukup banyak dibandingkan negara-negara tetangga. Namun rasio antara petugas pajak dengan populasi di Indonesia sangat timpang.

Dengan beban yang begitu berat (satu petugas pajak mengadministrasikan 3.736 wajib pajak), tidak heran penerimaan pajak nasional kurang optimal. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, penerimaan pajak Indonesia masih tertinggal.

Penerimaan pajak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat tax ratio di Indonesia masih rendah.

"Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia adalah 10,1% pada 2020. Di bawah rata-rata Asia-Pasifik (28 negara) yang sebesar 19,1%. Juga di bawah rata-rata negara OECD yakni 33,5%," sebut riset OECD.

Salah satu kesimpulan riset ADB adalah kinerja perpajakan di Indonesia memang belum baik, paling mudah melihat perbandingannya terhadap PDB. Salah satu penyebabnya adalah kewenangan yang dimiliki administrasi perpajakan Indonesia tidak cukup fleksibel, karena masih di bawah kendali Kementerian Keuangan.