Bloomberg Technoz, Jakarta - Kualitas demokrasi di Indonesia cenderung menurun setiap tahun politik. Kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai salah satu variabel penting kualitas demokrasi tercatat merosot ke level terendah dalam 11 tahun di tengah masih adanya regulasi yang kontraproduktif bagi penguatan demokrasi.

Pengadilan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa aktivis sosial Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar hari ini, Kamis (8/6/2023), menjadi pengingat lagi tentang PR bersama merawat demokrasi.. 

Berdasarkan Statistik Politik 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memperlihatkan tren penurunan, terutama mendekati tahun politik. 

Pada 2021, Indeks Demokrasi Indonesia tercatat di level sedang dengan skor 78,1 dengan perincian nilai masing-masing aspek pembangun yaitu, Aspek Kebebasan memiliki skor 79,72. Lalu, Aspek Kesetaraan skornya 78,86 dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan nilai 75,67. Ketiga aspek tersebut berada dalam kategori sedang.

Indeks Demokrasi 2021 itu memakai penghitungan lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga agak sulit membaca perbandingan dengan tren tahun sebelumnya. 

Akan tetapi, apabila melihat data 10 tahun sebelumnya, memakai metode lama, terlihat bahwa level IDI cenderung stagnan sejak 2014. Pada metode lama, BPS menyebut tiga aspek penyusun IDI adalah Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. 

Simak selengkapnya: Cermin Kemerosotan Demokrasi RI: Kebebasan Berpendapat Terancam

(bbn)