Didid menambahkan, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti. 

“Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko.  Bappebti tidak  dapat  memfasilitasi  masyarakat  dalam  rangka  melakukan  mediasi  apabila  terjadi perselisihan (dispute) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut,” terang Didid.

(evs)