Sarah Jacob, Diederik Baazil dan Wout Vergauwen - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintahan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte runtuh karena terjadinya perselisihan terkait kebijakan migrasi. Hal ini menuntut Belanda melakukan pemilu lebih awal setelah musim gugur.

Runtuhnya pemerintahan Rutte bermula karena ketidaksepakatan dengan koalisi tentang hak reuni keluarga bagi para pengungsi dari zona perang. Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat (VVD), Demokrat Kristen, D66 yang progresif, dan Persatuan Kristen yang lebih kecil telah melakukan pembicaraan mengenai kebijakan imigrasi selama berminggu-minggu. Kesepakatan hampir dicapai hingga pada Rabu (5/7/2023) tiba-tiba Rutte mengajukan tuntutan yang tak dapat dinegosiasikan. 

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, Perdana Menteri meminta partai koalisinya untuk meninggalkan kabinet jika tidak setuju dengan proposal yang dibuatnya. Partai VVD yang dipimpin oleh Rutte telah menekan perdana menteri untuk membatasi jumlah suaka yang datang. Rutte kemudian mengatakan di proposalnya untuk melakukan pembatasan hak reuni keluarga bagi pengungsi dari zona perang menjadi 200 orang per bulan setelah periode dua tahun. 

Rutte pun kehilangan kepercayaan para partai koalisi. Partai D66 dan Persatuan Kristen diketahui merupakan pendukung kuat untuk menyediakan pelabuhan yang aman bagi para pengungsi dan keluarga mereka. Setelahnya, Rutte meminta maaf pada Kamis (6/7/2023) namun menurut sumber, partai koalisi menganggap permintaan tersebut tidak tulus dan sudah terlambat.