Andi mengatakan bahwa khusus untuk dinamika politik demokrasi 2024, sebenarnya Lemhannas sudah memberikan hasil kajian kepada setiap pihak terkait, khususnya di pemerintahan. Hal-hal yang berisiko terhadap keamanan nasional pun juga sudah disampaikan.
"Mulai dari yang sensitif seperti tahun lalu tentang isu perpanjangan pemilu dan juga politik identitas, risikonya apa termasuk juga konsolidasi pemerintahan yang harus jadi perhatian nanti pada saat kampanye pemilu akan mulai pada November 2023," katanya.
Namun di tengah potensi risiko politik itu, ekonomi Indonesia kata Andi diperkirakan masih menguat. Lemhannas sendiri memberikan penilaian kondisi setiap bulan. Apabila ada penurunan skor kondisi dalam bidang tertentu apakah itu politik, keamanan dan ekonomi maka pihaknya akan memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu Lemhannas juga akan berkoordinasi dengan 14 kementeran dan lembaga yang terkait dengan isu ketahanan.
"Jadi ada tahapan yang kami lakukan ini adalah bagian dari penguatan upaya Indonesia untuk mencegah terjadinya krisis," ujar mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini.
(ezr)
