Bloomberg Technoz, Jakarta - Perusahaan Inspeksi, Pengujian, Sertifikasi PT Carsurin Tbk (CRSN), akan menggelar (initial public offering/IPO) dengan target dana Rp75 miliar. Namun perusahaan ini sedang disorot oleh DPR dan Kementerian ESDM karena dugaan tidak netral dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara.
Dalam prospektus yang disampaikan oleh Carsurin, perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 600 juta lembar atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga saham IPO ditetapkan Rp125 per saham sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan dana segar hingga Rp75 miliar.
Carsurin menggelar masa penawaran umum pada 4-6 Juli 2023 dan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 2,10% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebesar 12,6 juta saham.
Adapun tujuan penggunaan dana hasil IPO diperuntukan untuk belanja barang (capital expenditure) dengan rincian sebagai berikut: Sekitar 23,35% untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 lokasi yaitu di Sumatera 2 laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi 2 laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku 1 laboratorium (Halmahera).
Sementara itu sekitar 67,32% untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Sekitar 7,25% untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin fotocopy, meja & kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
Pemegang saham Carsurin sebelum IPO adalah Sheila Maria Tiwan 62,80% dan Flora Regina Regian 37,20%.
Nama perusahan Carsurin sempat menjadi pembahasan dalam Rapat Dengan Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM pada awal Juni 2023 lalu. Dalama rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman menyatakan terdapat 7 perusahaan, baik itu penambang lokal dan trader lokal yang mengeluhkan kegiatan verifikasi kualitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel dalam negeri yang dilakukan oleh lembaga surveyor. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra.
Menurut Maman, banyak penambang atau trader mengeluhkan perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dengan yang ada di perusahaan smelter. Kondisi ini tentunya membuat para penambang mengalami kerugian.
“Kegiatan usaha PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sebagai surveyor ditangguhkan sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang hasilnya disampaikan KESDM RI ke Komisi VII DPR RI,” katanya saat RDP di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan akan menindaklanjuti kesimpulan RDP dengan Komisi VII dengan meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kedua surveyor tersebut.
"Kondisi terakhir bahwa menindaklanjuti hasil Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada 24 mei 2023, Ditjen Minerba telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit BPKP terhadap 2 surveyor yang dimaksud," ujarnya.
(dba)