Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta pemerintah Indonesia tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi mineral. 

Dalam laporan Article IV Consultation IMF mengatakan adanya potensi pendapatan negara yang hilang, dalam hal ini pajak ekspor, lantaran larangan ekspor mineral seperti nikel, bauksit dan tembaga.

Sri Mulyani menilai sah bagi IMF untuk memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan yang bertujuan memperkuat struktur industri dan meningkatkan nilai tambah.  

"Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di kompleks DPR, Selasa (4/7).

Sebelumnya, IMF juga menyebut Indonesia perlu mempertimbangkan dampak rambatan kebijakan hilirisasi terhadap harga komoditas di pasar global. Hal ini, menurut IMF dapat menimbulkan aksi retaliasi dari para negara mitra dagang.