Bloomberg Technoz, Jakarta - Hubungan pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tengah menegang usai lembaga keuangan multinasional itu mendesak Indonesia untuk menghentikan kebijakan hilirisasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melunasi seluruh utang Indonesia kepada IMF pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan demikian seharusnya, menurut Bahlil, IMF tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kebijakan pemerintah Indonesia.

Utang yang dimaksud oleh Bahlil merupakan utang pemerintah ke IMF pada saat terjadinya krisis keuangan 1997-1998 yang melanda pasar Asia. 

Saat itu pemerintah Indonesia terpaksa meminta bantuan kepada IMF, ditandai dengan penandatangan Letter of Intens (LoI) oleh Presiden Soeharto di hadapan Direktur IMF Michael Camdesus pada 15 Januari 20 tahun silam.

Selama mengalami krisis ekonomi, IMF menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar 17,36 miliar Special Drawing Rights (SDR) setara US$ 23,53 miliar atau sekitar Rp352,5 triliun (kurs Rp15.000) . Namun, IMF hanya mencairkan 11,1 miliar SDR atau sekitar US$ 14,99 miliar (Rp223 triliun).