Atur Lagi Keuangan PTFI
Wafid menjelaskan ekspor konsentrat tembaga PTFI membutuhkan sinkronisasi regulasi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian ESDM, Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai (DJBC).
Sembari menunggu sinkronisasi kebijakan rampung, Wafid meminta PTFI untuk mengatur kembali keuangan perusahaan agar operasional tidak terganggu.
"Nah, makanya kalau memang punya progres sampai segitu bolehlah relaksasi untuk cashflow [arus kas]-nya dan sebagainya. Kita tidak semata-mata menekan harus selesai, tetapi juga melihat net profit [keuntungan], margin, dan sebagainya dari cashflow perusahaan. Enggak hanya yang besar-besar," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Didi Sumedi menyebut ekspor konsentrat tembaga PTFI belum bisa dilakukan lantaran ada regulasi yang perlu disesuaikan.
“Itu kan perlu perubahan aturan di kita, di Permendag [Peraturan Menteri Perdagangan] No. 19/2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Perlu disesuaikan dahulu lah,” kata dia.
Didi tak menjelaskan perubahan apa yang akan dilakukan terhadap beleid tersebut. Penyebabnya, perubahan aturan terkait dengan ekspor merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Sekadar catatan, PTFI mendapatkan pengecualian larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat tembaga yang diberlakukan pemerintah mulai 10 Juni 2023. Pengecualian hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) dengan kemajuan lebih dari 50% dengan sejumlah syarat dan ketentuan.
Syarat dan ketentuan tersebut meliputi sanksi denda administratif yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 89/2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.
Pengenaan denda yang diberikan tersebut berupa penempatan Jaminan Kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam rekening bersama (escrow account)
Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara, pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 berdasarkan laporan Verifikator Independen.
Denda paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen ESDM No. 89/2023 berlaku atau 16 Mei 2023 dan perusahaan yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Kemenkeu.
(rez/wdh)
