"Artinya ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," katanya.
Berbeda dengan penerimaan pajak yang positif, penerimaan Bea Cukai justru mengalami pertumbuhan negatif yakni -18,8% dengan nilai Rp135,4 triliun.
Sementara dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mampu berkontribusi mencapai Rp302,1 triliun (68,5%) tumbuh 5,5% yoy. Hal ini ditopang oleh penerimaan dari komoditas non migas yang tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy.
Ke depannya, Sri Mulyani menilai perlemahan harga komoditas perlu diwaspadai, karena akan berdampak pada penerimaan PNBP.
Dari sisi belanja, pemerintah telah menggelontorkan Rp1.254,7 triliun untuk belanja negara. Nilai itu tumbuh 0,9% jika dibandingkan semester I tahun lalu. Sementara belanja pemerintah pusat tumbuh 1,6% dengan total Rp891,6 triliun.
"Dari total tersebut, sekitar Rp 492 Triliun (55,2%) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN," ucapnya.
Proyeksi Akhir Tahun
Sri Mulyani memproyeksikan pada akhir APBN 2023 penerimaan negara akan mencapai Rp 2637,2 Triliun atau 107,1% target. Belanja total diperkirakan mencapai Rp 3123,7 Triliun.
Dengan demikian, ia berekspektasi defisit anggaran dapat ditekan menjadi Rp 486,4 Triliun atau 2,28% dari PDB. Sementara itu pembiayaan utang ditargetkan menurun 41,6% atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target.
"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang," katanya.
(evs)
