“Kita mau memberi afirmasi ini kepada desa sebagai lokomotif pertumbuhan ke depan. Kalau kita berharap ke sana, mencegah migrasi desa ke kota maka alokasi dana desa itu harus besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ini menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada desa,” ungkapnya.
Selaras, Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari, mewakili Fraksi PAN, menyatakan bahwa mendukung penambahan Alokasi Dana Desa per tahun secara terukur sesuai dengan kemampuan APBN. Terlepas dari adanya perbedaan perspektif mengenai porsi penambahan anggaran, ia berharap aspirasi dan masukan yang disampaikan memberikan manfaat baik untuk masyarakat desa.
“Mengutip dari Pak Sturman, semua kebenaran itu pasti punya argumentasi, alasan, perspektif, pasti masing-masing akan mempertahankan kebenarannya. Nah, tentu kebenaran kita untuk bersama hadir di sini adalah kebenaran yang memberikan kemanfaatan,” terang Desi.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menilai Panja RUU Desa harus melihat situasi dan kondisi keuangan negara untuk mengusulkan besaran dana desa.
"Bisa saja karena mau pileg lalu mengusulkan kenaikan 15%, 20% atau 50%. Namun ini harus melihat kondisi keuangan negara, dan harus dibicarakan dengan pemerintah," katanya.
(evs)
