Logo Bloomberg Technoz

Yang kedua, presiden meminta ada antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu. Jokowi mengatakan, hari ini dia mendapatkan informasi penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akhirnya terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. 

"Oleh sebab itu kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin," lanjut dia.

Kemudian yang ketiga, Jokowi meminta para pembantunya bekerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester II. Untuk hal ini, salah satu yang harus dilakukan untuk mendongkraknya adalah konsumsi rumah tangga. Kemudian harga kebutuhan pokok kata dia harus distabilkan dan juga inflasi daerah yang harus terjaga. Selain itu capaian investasi kata dia harus sesuai dengan target.

"Ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan. Ini juga sangat penting," katanya.

Yang keempat, memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023. Terkait hal ini, Jokowi meminta agar memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Selain itu program bansos juga harus disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara dalam hal industri, hilirisasi ditegaskannya harus jalan terus. Begitu juga dengan infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau harus berjalan.

"Jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," imbuh dia.

Presiden juga meminta agar dalam pembelian barang, kementerian dan lembaga harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai kata dia membeli banyak barang namun manfaatnya tidak maksimal.

Kelima, Jokowi meminta agar tetap dilakukan antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Pasokan air harus dipastikan tetap cukup melalui embung dan bandungan yang dikelola dengan baik.

Keenam, Jokowi memainta agar stabilitas politik tetap terjaga. Hal ini perlu dalam tahapan Pemilu 2024.

(ezr)

No more pages