Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan 5% saham akan dilepas oleh Vale Indonesia dengan harga diskon. Adapun, sisanya atau 6% akan dilepas atau dibayar oleh holding BUMN tambang itu dengan harga pasar.
"Harga pasar sebenarnya, tetapi ada diskon, tetapi dari 11% itu hanya 5% yang diskon," kata Dilo belum lama ini.
Tenggat Waktu Desember 2024
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah memberikan tenggat waktu hingga Desember 2024 kepada PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) untuk mengajukan penawaran harga divestasi sahamnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan tenggat yang diberikan mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Berdasarkan UU tersebut, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sebelum berakhirnya masa berlaku IUPK atau Kontrak Karya (KK) sebelumnya.
Sebagai catatan, Vale Indonesia diwajibkan untuk mendivestasikan paling sedikit 11% sahamnya sebagai syarat untuk memperpanjang izin operasinya setelah 2025. Pemerintah mensyaratkan perusahaan tambang untuk menyerahkan setidaknya 51% kepemilikan sahamnya ke negara untuk mendapatkan IUPK seperti yang diamanatkan oleh UU Minerba.
Saat ini, pemegang saham terbesar Vale Indonesia adalah Vale Canada dengan kepemilikan saham 43,79%. Berikutnya, adalah holding BUMN tambang MIND ID dengan kepemilikan 20% dan Sumitomo Metal Mining sebesar 15,03%. Adapun, kepemilikan publik pada Vale sebesar 21,18%.
Walaupun masih punya waktu lebih dari setahun, Vale Indonesia kemungkinan besar akan mengajukan penawaran divestasinya dalam waktu dekat.
Sebab, perusahaan butuh kepastian izin operasi untuk menentukan rencana investasinya, termasuk pembangunan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) nikel dengan menggunakan proses hidrometalurgi atau smelter berteknologi high pressure acid leaching (HPAL).
(ibn)
