Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah menerapkan standar ganda soal kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Adapun pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor tersebut tertuang dalam laporan bertajuk "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Senin (26/6) lalu.

Bahlil mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Meski begitu, Bahlil menilai IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.

Dalam laporan itu, kata Bahlil, IMF memang mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, kini IMF menentang larangan kebijakan larangan ekspor, khususnya nikel.

"IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerjan. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Lalu, kedua, akan berdampak negatif pada negara lain. Pemikiran IMF ini keliru besar," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (30/6).