Bahlil mengisyaratkan pemerintah menghendaki agar suplai konsentrat Freeport tidak hanya difokuskan untuk fasilitas smelter baru mereka di Manyar, Gresik; tetapi juga di Papua. Saat ini, PTFI mengoperasikan tambang Grasberg, Papua yang notabene memiliki suplai tembaga dan emas nomor wahid di dunia.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah meminta Freeport untuk membangun satu lagi fasilitas pemurnian baru di Papua, sebagai kompensasi atas perpanjangan IUPK yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut.

“Jadi konsentrat 3 juta itu full untuk menyuplai pabrik [smelter] mereka yang ada di Gresik. Nah, dengan perpanjangan ini, kami minta smelter Freeport itu harus ada satu dibangun di Papua. Kenapa? Karena itu menjadi satu kedaulatan dan menghargai orang-orang Papua juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memastikan apakah PT Freeport Indonesia (PTFI) akan melakukan divestasi saham sebesar 20% untuk memperpanjang izin operasinya setelah 2041.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan antara PTFI dengan pemerintah terkait saham yang akan dilepaskan untuk perpanjangan IUPK.

Pernyataan Arifin sekaligus menampik kabar yang menyebut Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. akan melepas 20% kepemilikan sahamnya di PTFI secara cuma-cuma kepada pemerintah. Sebagai kompensasinya, IUPK Freeport diperpanjang hingga 2061. 

“Begini, kan perpanjangan ini sampai 2041. Sesudah 2041 baru nanti besarannya yang didivestasi baru akan disetujui,” katanya ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (9/6/2023).

Jika PTFI mendivestasikan 20% sahamnya, maka porsi kepemilikan saham pemerintah di PTFI akan bertambah menjadi 71,2%. Saat ini, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2% dan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran Cooper & Gold.

(wdh)