Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah mengakui rencana investasi fasilitas pemurnian (smelter) baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua merupakan permintaan lanjutan setelah perusahaan tersebut diberi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang berakhir pada 2041.

Terkait dengan hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengelaborasi urusan negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Freeport masih berlangsung hingga saat ini. Salah satunya ihwal penambahan akuisisi saham PTFI sebesar 10%, dari kabar sebelumnya sebesar 20%.

“Jadi yang pernah saya ngomong itu 10% ya, bukan 20%. Penambahan [kepemilikan saham pemerintah di PTFI], dengan harga semurah mungkin dan smelter-nya harus dibangun di Papua,” ujar Bahlil di sela konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023).

Bahlil mengatakan saat ini total produksi konsentrat tembaga Freeport mencapai 3 juta ton per tahun, di mana 1,7 juta ton di antaranya akan disalurkan untuk smelter baru di Gresik yang progres pembangunannya telah mencapai 70% hingga saat ini.

Sementara itu, sebanyak 1,3 juta ton lainnya didistribusikan untuk smelter eksisting, yang baru saja ditingkatkan kapasitas produksinya dari 800.000 ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun.