Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan hilirisasi mineral mentah, termasuk nikel. Hal ini disampaikan usai Dana Moneter Internasional atau IMF meminta pemerintah mencabut larangan ekspor nikel karena menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai, pemerintah tak boleh tunduk atau didikte IMF. Pemerintah hanya patuh terhadap konstitusi negara. 

"Pemerintah jangan mau diintervensi IMF karena Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki," ujar Mulyanto seperti dilansir DPR, Jumat (30/6/2023).

IMF menyampaikan rekomendasinya dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV; Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6/2023). Dalam dokumen tersebut, IMF menilai kebijakan larangan ekspor seharusnya mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat yang lebih lanjut. Mereka juga meminta pemerintah tak menerapkan kebijakan serupa pada komoditas mineral mentah lainnya.

Mulyanto mengatakan, Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF. Sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada Pemerintahan yang berdaulat.