Sejak pembicaraan gagal pada 2019 antara pemimpin Korea Utara dan Presiden AS saat itu Donald Trump, Pyongyang sebagian besar membekukan Seoul, mencap Moon sebagai mediator yang "usil usil" sementara terus membangun gudang senjatanya untuk menyerang Korea Selatan. Korea Utara menyebut penerus Moon, Yoon, sebagai "boneka pengkhianat", sementara mengabaikan seruan dari keduanya selama empat tahun terakhir untuk mengadakan pembicaraan.
Menteri unifikasi yang baru menulis dalam sebuah kolom pada tahun 2019 bahwa: “Satu-satunya solusi untuk masalah nuklir Korea Utara adalah penghancuran rezim totaliter Kim Jong Un.”
Oposisi progresif Korea Selatan mengatakan komentar itu harus mendiskualifikasi Kim Yung-ho dari jabatannya dan akan memberinya waktu yang sulit dalam proses pencalonannya. Yoon masih bisa menunjuknya, meski dia tidak memenangkan persetujuan parlemen.
Kementerian Unifikasi pada bulan Maret untuk pertama kalinya secara terbuka merilis penilaian pemerintahnya terhadap catatan hak asasi manusia Korea Utara. Laporan itu mengatakan Pyongyang, yang telah marah selama bertahun-tahun karena kritik global terhadap catatan hak asasinya, menggunakan eksekusi publik untuk menimbulkan ketakutan pada publiknya dan menginjak-injak kebebasan rakyatnya.
"Tampaknya Yoon menginginkan seseorang yang dapat menjalankan kebijakan penyatuannya berdasarkan perlindungan nilai-nilai demokrasi liberal," kata Duyeon Kim, seorang asisten senior di Seoul di Center for a New American Security.
"Penunjukan Kim menandakan bahwa Seoul akan tetap berprinsip ketika berurusan dengan Korea Utara," katanya, menambahkan bahwa Kim Yung-ho telah berargumen untuk menangani hak asasi manusia Korea Utara secara langsung dan memiliki pengalaman dalam pemerintahan Korea Selatan sebelumnya.
(bbn)
