Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Inggris tengah menggodok peraturan aktivitas kripto termasuk perdagangan, peminjaman, dan kustodian di bawah rezim yang sama dengan layanan keuangan tradisional.

Melansir Bloomberg News, berdasarkan keterangan Departemen Keuangan Inggris pada Selasa (31/01/2023) pemerintah Inggris tengah membuka konsultasi tentang aturan baru tersebut. Aturan itu akan mencakup persyaratan pertukaran yang mengharuskan adanya penjelasan soal penerimaan dan pengungkapan untuk issuers atau penerbit token saat mendaftarkan aset baru.

Menurut sumber yang mengetahui soal rencana ini, poin lainnya yang direncanakan pemerintah Inggris adalah mewajibkan semua perusahaan untuk memenuhi peraturan dan standar kehati-hatian tentang pelaporan data, perlindungan konsumen, dan ketahanan operasional.

Dorongan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat di Inggris terkait kripto ini menyusul kekacauan di sektor kripto, yang ditandai dengan serangkaian keruntuhan, kebangkrutan, dan skandal besar.=