"Sanksi itu termasuk penajaman, programnya dievaluasi, lalu dipindah ke yang lain, lalu mungkin di stop," kata Lisbon.
Meski demikian, penajaman anggaran ini bukan menjadi hak prerogatif menteri keuangan. Penajaman anggaran dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi tiga menteri melalui trilateral meeting antara menteri keuangan, K/L terkait dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
"Tidak ada pengaturan khusus, program mana yang bisa dilakukan penajaman. Tinggal dari hasil monitoring dan evaluasi program-program mana yang belum bisa dieksekusi, jadi tidak ada yang spesifik," tutur dia.
Ia menjelaskan, PMK ini juga ditujukan untuk penyempurnaan aturan terkait dengan tata kelola keuangan negara yang terdiri dari: pendekatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian dan Lembaga (K/L).
Nantinya, dalam penyempurnaan tersebut, ada beberapa penjabaran prinsip belanja berkualitas yang mencakup efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, simplifikasi proses bisnis revisi anggaran, simplifikasi dokumen dalam proses pembayaran dan penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta menyediakan single data source pelaporan capaian output yang terpusat di SAKTI untuk monitoring dan evaluasi.
Kini, PMK tersebut juga telah rampung disusun dan tinggal hanya menunggu pengundangan saja melalui Kementerian Hukum dan HAM. "Tinggal pengundangan di KemenkumHAM, nomornya sudah ada, mudah-mudahan minggu depan akan diterbitkan," kata Lisbon.
(ibn/hps)
