Disisi lain, Lisbon menambahkan, selain sanksi dalam PMK baru, pemerintah juga akan memberikan penghargaan atau insentif bagi K/L yang ikut mensukseskan program pemerintah. Namun, k/L terkait mesti memenuhi kaidah penganggaran.
"Itu tetap kita pakai sebagai syarat untuk bisa mendapat insentif. KL tidak memenuhi kaidah penganggaran tadi meski kontribusi terhadap TKDN dan pemungutan PNB, tapi capaian anggaran tidak bagus, itu (mereka) tidak akan mendapatkan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan, uang rakyat harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya, pemanfaatannya harus dirasakan oleh masyarakat. Jokowi menyesalkan penggunaan APBN dan APBD yang kerap belum berorientasi hasil.
Jokowi mengatakan, masih banyak penggunaan yang habis untuk urusan birokrasi.
"Tertib administrasi itu penting tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat apa kemanfaatannya untuk masyarakat. Apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Jokowi belum lama ini.
Dia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas harus ditingkatkan karena hal ini akan meningkatkan kualitas belanja anggaran. Belanja anggaran harus dipantau agar hasilnya tepat sasaran.
(ibn/roy)
