Namun, nyatanya pada Lebaran April lalu, dampak libur lebih panjang dinilai kurang menggigit bagi perekonomian. Angka resmi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 memang belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Akan tetapi, sejauh ini beberapa data memperlihatkan, dampak libur terlalu panjang justru negatif bagi perekonomian.
Ekspor melambat
Libur yang lebih lama terindikasi menurunkan aktivitas manufaktur dan berdampak pada perlambatan kinerja ekspor.
Mengutip data BPS, ekspor kerap melambat pada periode Ramadan-Idul Fitri. Bertepatan dengan libur panjang yang ditetapkan pemerintah. Ekspor pada April anjlok 17,62% dibandingkan bulan sebelumnya.
"Penurunan ekspor pada April Ini merupakan pola musiman hari raya Lebaran," kata Imam Machdi, Deputi Kepala BPS Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, dalam jumpa pers di kantornya, bulan lalu.
Kemudian pada 2022, cuti bersama Idul Fitri juga jatuh pada April, tepatnya 21-26 April. Kala itu, ekspor hanya tumbuh 3,11% secara bulanan, jauh melambat ketimbang bulan sebelumnya yang melonjak 29,42%.
Pada April lalu, indeks PMI Manufaktur RI tercatat masih mampu naik 0,8 poin ke 52,7 di tengah panjangnya libur cuti bersama Lebaran. Namun, setelah itu, indeks terjatuh pada Mei ke level terendah sejak November 2022.
Penjualan ritel lesu
Pertumbuhan omzet ritel modern pada periode Idul Fitri lalu juga tercatat hanya tumbuh 0,15% year-on-year, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.
Libur lebaran yang panjang membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan uang tunjangan hari raya (THR) mereka untuk biaya transportasi dan akomodasi, dan lebih selektif berbelanja kebutuhan dapur, demikian menurut analisis para pengusaha ritel.
Inflasi inti pada April juga hanya naik kecil dari 2,84% di bulan sebelumnya menjadi 2,83%. Setelah itu justru anjlok ke level 2,66% pada Mei 2023. Inflasi inti kerap dipandang sebagai salah satu ukuran daya beli menilik angkanya yang lebih stabil.
Sumbangan kecil pada PDB
Ketika libur lebih panjang ditambah adanya ekstra penghasilan yang didapatkan sebagian masyarakat melalui pencairan tunjangan kinerja bagi PNS/ASN beberapa Kementerian, beberapa sektor usaha semestinya menikmati berkah terbesar, seperti sektor usaha pariwisata, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, juga mungkin sektor informasi dan komunikasi.
Namun, perlu diingat, menilik historis, sumbangan sektor-sektor tersebut pada pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak terlalu besar. Jauh lebih besar sumbangan industri manufaktur yang nilai sumbangannya hampir 20% PDB pada 2022 lalu.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, sumbangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada PDB sejauh ini sangat kecil, tak sampai 3%. Pada kuartal 1-2023, sumbangan sektor tersebut tercatat hanya 2,46%.
Lalu, sektor transportasi dan pergudangan 5,56%. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi sebesar 4,19%.
Sedang bila melihat laju pertumbuhan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada kuartal I lalu tercatat tumbuh negatif -2,28% secara kuartalan dan 11,55% year-on-year, lalu sektor transportasi dan pergudangan -0,11% dan 15,93% secara tahunan. Kemudian, sektor informasi dan komunikasi berhasil tumbuh positif bagi kuartalan sebesar 0,21% dan tahunan 7,19%.
Dengan demikian, berharap bahwa libur yang lebih panjang serta penggelontoran tunjangan kinerja bagi sebagian kecil pegawai pemerintahan dapat mendongkrak konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, mungkin terlalu jauh. Sebaliknya, libur terlalu panjang justru berisiko menurunkan aktivitas manufaktur yang bisa berdampak pada semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Pengusaha tidak happy, pekerja terpotong jatah cuti
Menteri Ketenakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa cuti bersama Idul Adha 2023 yang ditetapkan pemerintah bersifat pilihan bagi pekerja atau buruh. Ia mengatakan, jika pekerja atau buruh mengambil cuti bersama (cuber) Idul Adha maka memang akan mengurangi hak cuti tahunan yang ditetapkan perusahaan.
"Pekerja atau buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Kemudian pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," jelas Menteri Ida.
Bulan Juni-Juli adalah juga menjadi bulan memuncaknya pembayaran biaya sekolah bagi para orang tua. Artinya, para orang tua pekerja akan dituntut memiliki prioritas pengeluaran dengan sederet rencana kebutuhan yang jatuh tempo atau akan tetap pergi berlibur serta berbelanja.
Libur lebih panjang di akhir bulan itu bagi sebagian orang juga kurang tepat momen karena belum tanggal pencairan gaji, misalnya bagi kalangan ASN/PNS. Sementara sebagian besar pegawai swasta sudah mendapatkan transfer gaji pada 25 dan 27 Juni.
Di sisi lain, para pengusaha juga mengeluhkan potensi kerugian dengan jam kerja lebih pendek dan aturan yang berlaku saat libur diberlakukan. Salah satu yang menjadi keluhan adalah kebijakan pembatasan operasional angkutan barang dengan muatan berat oleh Kementerian Perhubungan selama periode cuti bersama.
Kebijakan itu menuai kritik dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) karena dinilai bisa menimbulkan kerugian. Aktivitas pengangkutan tidak bisa berjalan normal sehingga berdampak pula pada penurunan pendapatan usaha dan produktivitas.
(rui)
