Logo Bloomberg Technoz

Sudah 149 Pelabuhan di RI Terapkan Inaportnet, Apa Itu

Ezra Sihite
26 June 2023 18:37

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi (Dok Kemenhub)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi (Dok Kemenhub)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah sebanyak 40 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan atau yang dikenal dengan Inaportnet. Pada tahun ini Kemenhub menargetkan sebanyak 151 pelabuhan menerapkan Inaportnet.
 
Dengan penambahan ini maka total pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet dari 2016 hingga Juni 2023 yaitu sebanyak 149 pelabuhan. Artinya sudah lebih dari 50% dari total target sebanyak 260 pelabuhan hingga akhir tahun 2023.
 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri langsung peluncuran Go Live Tahap 1 penerapan aplikasi Inaportnet di 40 pelabuhan yang berlangsung di Kantor Kemenhub, Jakarta.
 
Hari ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas penerapan Inaportnet di 40 unit penyelenggara pelabuhan yang terdiri dari 19 pelabuhan. Diketahui pelabuhan-pelabuhan tersebut termasuk percepatan target pengawasan komoditi mineral dan batubara, 21 pelabuhan prioritas berdasarkan kunjungan kapal, 15 distrik navigasi dan 19 badan usaha pelabuhan.
 
Menhub Budi mengatakan, pelabuhan menjadi pusat distribusi logistik yang dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing negara. Dengan digitalisasi pelayanan yang dilakukan melalui Inaportnet akan mendorong pelayanan kepelabuhanan semakin baik dan dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional.
 
“Penerapan Inaportnet di pelabuhan-pelabuhan merupakan wujud pengawasan bersama antar stakeholder terkait, sehingga pelayanan kepelabuhanan akan lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, diharapkan turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba dan sektor kepelabuhanan,” ujar Menhub Budi.
 
Dia mengatakan, seluruh pemangku kepentingan terkait dapat terus meningkatkan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik di pelabuhan.
 
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama menilai hal ini adalah wujud nyata sinergi antarkementerian dan lembaga.
 
"Dengan implementasi tahap pertama 2023, diharapkan Inaportnet dapat mewujudkan visi sebagai penggerak utama efisiensi pelayanan publik, melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang impor dan ekspor. Kita harapkan daya saing nasional bisa terus meningkat," tutur Airlangga.
 
Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan Kemenhub dalam upaya penerapan Inaportnet di 40 pelabuhan di antaranya yaitu menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap I pada Maret lalu sebagai langkah awal penerapan inaportnet. Kemudian melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait. Kemenhub juga mengatakan sudah menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada pengguna jasa di 40 pelabuhan pada Mei 2023 hingga pertengahan Juni 2023.
 
Dijadwalkan, pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap 2 akan dilaksanakan pada awal bulan September 2023 dan Go Live tahap 3 pada bulan November 2023. 

Adapun 40 pelabuhan yang mulai menerapkan Inaportnet yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung; Tanjung Redep; Atapupu; Pomako; Raja Ampat; Benete; Reo. Selanjutnya, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang; Susoh; Tapak Tuan; Teluk Sigintung; Kintap; Pulau Bunyu; Sungai Nyamuk; Kuala Samboja; Sangkulirang; Tanjung Santan; Laiwui; Buli; Bunta; Pagimana; Pomalaa; Kolaka; Lapuko; Brondong; Marapokot; Baa; Sebu; Waikelo; Larantuka; Lewoleba; Sadai; Jailolo; Soasio; Babang; Saumlaki; Bintuni; Kaimana; Sungai Lumpur; Calabai.
 
Sebagai informasi, berdasarkan hasil sidang komite fasilitasi ke-47 pada Organisasi Maritim Internasional (IMO maka negara anggotanya diwajibkan untuk menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024. Untuk itu, Indonesia melalui Lembaga National Single Window (LNSW) mempersiapkan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan digitalisasi kepelabuhanan di Indonesia melalui mekanisme single submission, single processing dan single synchronizing and decision making.
 
Salah satunya yaitu melalui aplikasi Inaportnet yang merupakan bagian dari ekosistem logistik nasional (NLE). Hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Aplikasi Inaportnet ini telah terintegrasi dengan beberapa layanan dari pemangku kepentingan lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan pihak kesehatan pelabuhan.