Bloomberg Technoz, Jakarta - Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia, Sahat Sinaga mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang dapat menangani permasalahan sawit di Indonesia guna menghindari adanya konflik kepentingan.

Dengan adanya lembaga khusus ini, industri sawit diyakini akan kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa membuat pelaku usaha mendapatkan kepastian dan tidak bergantung pada kondisi global.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe U$ 9 per kilo, tingginya harga jadi racun. Ahli kimia yang mengembangkan jadi karet sintetis karena margin besar dengan demikian karet kita terpuruk. Nah jangan sampai ini terjadi di sawit," jelasnya dalam sebuah seminar, Senin (26/6).

Sahat menuturkan dana yang digelontorkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga saat ini masih sangat kurang. Ia menilai BPDPKS membutuhkan dana besar untuk mendorong keberlanjutan sawit ke depan.

Seperti diketahui, BPDPKS yang dibentuk sejak 2015 tercatat telah mengumpulkan total dana pungutan sawit hingga Rp 186,6 triliun hingga saat ini. Dana dari pungutan ekspor kelapa sawit dan turunan tersebut digunakan untuk program pengembangan berkelanjutan.