Bloomberg Technoz, Jakarta -  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Mei 2023 telah menghimpun pungutan ekspor kelapa sawit kurang lebih sebesar Rp 186,6 triliun.

Direktur Utama BPDPKS , Eddy Abdurrcahman menjelaskan dana tersebut digunakan untuk membiayai program pengembangan sawit berkelanjutan.

"Dana tersebut antara lain digunakan untuk program peremajaan sawit rakyat sebesar Rp7,78 triliun untuk seluas 282.409 hektare yang melibatkan 124.152 pekebun di 21 provinsi," kata Eddy, Senin (26/6/).

Program kedua adalah pendanaan untuk pengadaan penyediaan sarana dan prasarana di perkebunan sawit rakyat kepada 25 lembaga perkebunan dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi dengan total Rp72,3 miliar.

Selanjutnya adalah pengembangan SDM dalam bentuk penyuluhan kepada para  petani dan memberikan beasiswa  pendidikan dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal perkebunan melalui lembaga-lembaga pelatihan.

"Untuk beasiswa kita telah memberikan beasiswa kepada 3265 mahasiswa dari situ. Hingga saat ini BPDPKS telah menyumbangan sebesar Rp 519,6 miliar untuk penelitian yang dilaksanakan 78 lembaga penelitian yang melibatkan 950 peneliti," katanya.

Namun disisi lain,  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai program yang dilakukan oleh BPDPKS sebenarnya masih kurang sehingga masih perlu perhatian khusus dari regulator. Menurutnya sudah banyak dana yang digelontorkan untuk mengembangkan sawit, namun juga masih  banyak ketidakpastian global yang membuat potensinya menurun.

“Kalau kita lihat kita mesti harusnya prihatin , karena kita melihat 4 tahun sebelum ini diproduksi di 2018 sudah menurun sedangkan konsumsi kita itu setiap tahun dari tahun semakin meningkat , bahkan kebijakan yang dibuat justru menyulitkan untuk kita” ungkap Eddy Martono.

(yun/evs)