"Modus ini mempekerjakan korban wanita bahkan ada yang di bawah umur sebagai PSK melalui telepon atau aplikasi Online,” ujar dia.
Instruksi Khusus Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menggelar rapat terbatas membahas maraknya TPPO dengan modus bekerja di luar negeri, 30 Mei 2023. Dalam rapat tersebut, dia meminta Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera memberantas seluruh kasus TPPO. Salah satunya dengan menumpas seluruh sindikat perekrut dan penjual orang tersebut.
Sejak terbentuk, kepolisian terus mengejar para pelaku di sejumlah wilayah. Beberapa upaya penyelundupan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri pun digagalkan. Selain PMI ilegal dan PSK, sejumlah modus lainnya juga tawaran menjadi anak buah kapal (ABK), dan sejumlah kegiatan eksploitasi terhadap anak di bawah umur.
Pemberantasan TPPO sendiri menjadi komitmen dan isu strategis yang diajukan Jokowi saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Mei lalu. Dalam acara tersebut, dia mengajak seluruh pemimpin ASEAN bekerja sama memberantas TPPO yang sering kali membidik warga negara di Asia Tenggara sebagai korban.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” kata Jokowi, Senin (08/05/2023). KTT ASEAN tersebut pun menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
Dia pun mengutip peristiwa pengungkapan TPPO bermodus online scams yang terjadi di Filipina, 5 Mei 2023. Saat itu, Otoritas Filipina dan sejumlah perwakilan negara lainnya menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara yang menjadi korban TPPO. Sebanyak 143 korban di antaranya berasal dari Indonesia. Berdekatan, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah negara untuk menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
"Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” kata Jokowi.
(frg)
