Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya angkat bicara terkait dengan adanya permintaan 80 kursi kelas bisnis ke PT Garuda Indonesia Tbk. untuk perjalanan ibadah haji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun ini.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak membuat Garuda Indonesia merugi. Sebab, DPR RI tetap harus membayar kursi yang mereka pesan ke maskapai penerbangan plat merah itu.

“DPR itu bukan minta kursi kelas bisnis gratis. Mereka itu bayar ya. Mereka minta dan pakai kelas bisnis ya bayarnya juga kelas bisnis dan hajinya itu haji furoda,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Sebagai catatan, haji furoda atau haji mujamalah adalah haji yang jemaahnya merupakan undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Undangan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dukungan diplomatik, dan lainnya dari Negeri Petro Dollar.

Jemaah haji furoda berangkat menggunakan visa khusus, yakni visa mujamalah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Mereka bisa berangkat langsung tanpa menunggu antrean seperti jemaah haji pada umumnya dan tidak tidak menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag).