Logo Bloomberg Technoz

Perhatian

Bea ekspor “akan menjadi hambatan ekspor bagi penambang Filipina dan harga nikel akan naik,” ujar Shao Wanyi, Analis Guotai Junan Futures Co yang berbasis di Shanghai (China). Namun dalam jangka menengah-panjang, lanjut Shao, pasar masih akan memantau bagaimana detail dari kebijakan tersebut.

Indonesia dan Filipina adalah dua pemasok nikel utama dunia. Nikel merupakan logam yang dipakai sebagai bahan pembuat baja anti karat (stainless steel) dan baterai litium-ion untuk baterai kendaraan listrik.

Pada 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut berhasil menaikkan nilai ekspor nikel dari US$ 3 miliar menjadi US$ 30 miliar dalam dua tahun, karena sejumlah perusahaan China membangun pabrik pengolahan dan pemurnian.

Tantangan bagi Filipina adalah kualitas bijih nikel di sana biasanya lebih rendah ketimbang Indonesia. Ini membuat proses pengolahan menjadi lebih mahal dan teknologinya lebih rumit.

“Ini mungkin menjadi perhatian bagi investor untuk menanamkan modal di industri pengolahan nikel, karena mereka harus mengamankan keuntungan. Segala bentuk pungutan akan menaikkan biaya bagi investor China, yang merupakan konsumen terbesar bijih nikel Filipina,” papar Gao Yin, Analis Horizon Insight.

Pada perdagangan kemarin, harga nikel di London Metal Exchange naik 1,1%. Harga futures di Shanghai hari ini naik 1%.

Pekerja mengawasi aliran logam cair panas hasil tambang nikel saat mengalir dari tungku di Norilsk, Rusia. (Andrey Rudakov/Bloomberg)

Pembukaan

Pemerintahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr tengah mencari cara agar industri pertambangan berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu, ekonomi Filipina mencapai pertumbuhan tertinggi dalam hampir 50 tahun. Pemerintah mengidentifikasi kurang dari 3% dari lahan 9 juta hektar lahan yang memiliki cadangan mineral tinggi yang sudah dieksploitasi.

Pemerintah Filipina tengah mempertimbangkan “berbagai langkah termasuk mengkaji pajak ekspor” untuk bijih nikel, kata Loyzaga. Pihaknya mengindikasikan bahwa Filipina akan “melakukan seperti yang dilakukan Indonesia,” tambah Loygaza.

Terinspirasi dari kisah sukses Indonesia, pemerintah Filipina mempertimbangkan untuk mengenakan pajak ekspor untuk bijih nikel atau sepenuhnya melarang ekspor bijih nikel. Demikian ungkap Menteri Perdagangan Filipina Alfredo Pascual, seperti dikutip dari Manila Bulletin.

Loyzaga menyadari bahwa kebijakan ini akan dilihat sebagai “nasionalisme sumber daya alam”. Namun dirinya menegaskan bahwa Filipina perlu “menyeimbangkan antara membuka sektor pertambangan dan memastikan tidak akan kekurangan”.

Saat ini Filipina memiliki 55 tambang metal dan tujuh pabrik pemrosesan, dua di antaranya dioperasikan Nickel Asia Corp yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Corp asal Jepang. Loyzaga menargetkan tiga pabrik akan diresmikan selama masa jabatannya.

Pada Januari-September 2022, produksi nikel Filipina turun 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 22,5 juta metrik ton kering. Namun Loyzaga memperkirakan akan ada kenaikan tahun ini karena tingginya permintaan.

Ketika masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina menutup banyak tambang karena sang presiden menyebut negaranya bisa bertahan tanpa industri tersebut. Namun pemerintahan Marcos Jr kembali memperbolehkan investasi baru di industri pertambangan dan mengizinkan tambang terbuka (open-pit) pada 2021.

“Kami sudah melakukan kajian, dan mereka menerapkan kebijakan pertambangan berkelanjutan,” kata Loyzaga.

Saat ini, pemerintah Filipina sedang berdiskusi dengan perusahaan tambang besar dari Kanada dan Australia, menurut Loyzaga tanpa memberikan elaborasi. Pemerintah juga mendorong proyek-proyek pertambangan yang mandek selama bertahun-tahun untuk diteruskan kembali, termasuk tambang Tampakan di Pulau Mindanao.

Tambang itu adalah salah satu lapangan dengan potensi terbesar di Asia Tenggara, dengan estimasi 375.000 ton tembaga dan 360.000 ons emas per tahunnya. Namun pengerjaan terkendala karena larangan open-pit, yang membuat Glencore Plc mundur pada 2015.

Loygaza dijadwalkan bertemu dengan pejabat pemerintah daerah Mindanao dan berharap berbagai hambatan di Tampakan bisa diselesaikan. “Kita harus bergerak maju,” tegasnya. 

(bbn)

No more pages