“Untuk kriteria krisis pangan itu bisa dari segi harga, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan itu sendiri. Nantinya juga akan ada gladi-gladi antisipasi krisis pangan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait dengan kesiapsiagaan krisis pangan,” tutur Rachmad.
Untuk kriteria krisis pangan, menurut Rachmad, akan disusun berdasarkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Selain itu, akan diatur juga dalam Perbadan baru bagaimana penyaluran bantuan pangan hingga sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
“Tingkat kerawanan pangan dari tahan sampai krisis pangan dan kelaparan. Kemudian, ada juga komoditas pangan yang menjadi fokus seperti beras, telur, minyak goreng, ada cabai juga tetapi tidak di semua daerah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperingatkan fenomena badai El Nino berisiko menyebabkan kekeringan terhadap luas lahan pertanian di Indonesia bahkan mencapai lebih dari empat kali lipat atau 300% dari kondisi normal.
“Setiap kejadian El Nino ekstrem berpotensi menyebabkan kekeringan 560.000—870.000 hektare [ha], sedangkan pada tahun normal hanya 200.000 ha,” ujarnya di sela rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Tidak hanya kekeringan, risiko El Nino terhadap ketahanan pangan Indonesia berasal dari faktor lain seperti kebakaran lahan pertanian, gagal panen, serta peningkatan intensitas serangan hama penyakit tanaman.
Dengan demikian, Syahrul menggarisbawahi upaya ekstra untuk mengantisipasi dampak dari penurunan kapasitas produksi pangan menjadi hal yang sangat urgen bagi Indonesia saat ini.
Dia mengelaborasi beberapa upaya yang dilakukan Kementan untuk mengantisipasi El Nino a.l. mengidentifikasi dan memetakan lokasi kekeringan, mempercepat musim taman untuk mengejar sisa musim hujan, serta meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk percepatan tanam.
“Lalu juga penyediaan benih tanah kekeringan, pengembangan pupuk organik, serta dukungan pembiayaan KUR [kredit usaha rakyat] dan asuransi pertanian,” lanjutnya.
(rez/wdh)
