Kondisi rentan rawan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya produksi pangan wilayah dibanding kebutuhan, tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk hidup miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.
“Hal ini menunjukan bahwa permasalahan kerawanan pangan merupakan isu yang kompleks, dinamis dan lintas sektor. Oleh karena itu, untuk penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama, harus berani take action, take decision dan take the risk untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sarwo Edhy berharap dengan adanya anggaran dekonsentrasi untuk ketahanan pangan target pengentasan wilayah rentan rawan pangan dapat tercapai. Satu dekade dari sekarang atau diharapkan tidak ada lagi wilayah yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan.
“Setiap tahun kami targetkan tujuh kabupaten atau kota bisa keluar dari kategori wilayah rentan rawan pangan agar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals [SDGs] pada 2030 bisa tercapai,” tegasnya.
Sebagai catatan, dari 17 target SDGs ada dua yang berkaitan dengan upaya mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Target tersebut adalah mengentaskan kemiskinan (target pertama) dan memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (target kedua).
(rez/wdh)
