“Artinya, ketika orang berinvestasi di perusahaan BUMN bisa mendapatkan pemasukan dari devidennya. Makanya ketika kemarin ada acara di bursa, banyak BUMN dapat penghargaan. Ini fakta bahwa persepsi di publik bahwa investasi di BUMN bisa dipertanggungjawabakan seperti private sector,” ungkapnya.
Erick Thohir menjelaskan, selama 2022, terjadi peningkatan kinerja keuangan konsolidasi BUMN. Laba bersih konsolidasi BUMN naik sebesar Rp 179 triliun menjadi Rp 303,7 triliun, dari Rp 125 triliun pada 2021. Pendapatan konsolidasi BUMN juga meningkat dari Rp 2.292 triliun menjadi Rp 2.613 triliun di 2022.
Utang Menggunung
Ibarat duri dalam daging, tak semua transformasi BUMN berjalan mulus. Yang paling menjadi sorotan adalah, masih sakitnya neraca keuangan BUMN Karya.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) salah satu yang paling mencuri perhatian. Tak ketinggalan, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang belakangan turut berencana melakukan restrukturisasi.
Pasalnya, beban keuangan keduanya sudah terlampau besar. WSKT, per Maret 2023, memiliki utang bank jangka panjang mencapai Rp46,53 triliun. Utang ini berasal dari bank pihak berelasi senilai Rp28,07 triliun dan pihak ketiga sebesar Rp18,46 triliun.
Kemudian, utang obligasi mencapai Rp5,46 triliun. WSKT juga menanggung kewajiban atas sukuk mudharabah senilai Rp1,14 triliun.
Utang tersebut belum termasuk kucuran kredit dari lembaga keuangan non bank. Nilainya mencapai Rp5,03 triliun.
Kemudian, WIKA, per Maret 2023, memiliki utang jangka menengah dan panjang total Rp6,44 triliun. Ini belum termasuk utang obligasi senilai Rp8,63 triliun dan sukuk mudharabah Rp2,78 triliun.
Tingginya beban utang membuat WIKA dan WSKT sulit mencetak laba. Bahkan, keduanya mencatat kerugian bersih masing-masing Rp521,26 miliar dan Rp374,93 miliar per Maret 2023.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, secara keseluruhan, transformasi BUMN menghasilkan kinerja yang baik. "Tapi memang, ada beberapa sektor yang terlambat transformasi," ujar wakil menteri dengan sapaan akrab Tiko tersebut, seperti dikutip dari media lokal. Selasa (20/6/2023).
BUMN Karya adalah salah satu yang terlambat bertransformasi. "Dan, keterlambatannya ini jauh," imbuh Tiko.
Salah Hitung Proyek
Menurut Tiko, ketatnya persaingan usaha kontraktor menyebabkan tipisnya margin bisnis. Sehingga, antara arus kas atau cashflow, laba dan pendapatan kerap tidak saling berhubungan satu sama lain.
Di sisi lain, tak bisa dipungkiri, beban utang sebesar itu timbul akibat massifnya pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol.
Tiko mengungkapkan, ada tiga tol yang membuat neraca keuangan WSKT semakin berat. Ketiga ruas tol itu adalah, Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung), Tol Becakayu, dan tol Kriyan-Legundi-Bunder-Manyar yang merupakan bagian dari tol Surabaya-Mojokerto.
"Tol tersebut membuat keuangan WSKT berat. Oleh karena itu, kami fokus untuk restrukturisasi terlebih dahulu dengan perbankan, adakan RUPO, untuk penundaan pembayaran," jelas Tiko.
"Sebenarnya, ujungnya ada di (tiga) tol ini. Jadi, yang kami fokuskan nanti adalah, ada penundaan pembayaran dan perpanjangan tenor sampai kita bisa selesaikan tol ini. Pemerintah kemudian minta penambahan modal untuk penyelesaian tol, sedang kami pertimbangkan apakah tetap melalui WSKT atau entitas lain," sambung Tiko.
Secara terpisah, Corporate Secretary WIKA Mahendra Wijaya tak menampik, neraca keuangan WIKA tertekan karena ada ketidakcocokan antara pinjaman dengan proyek investasi jangka panjang. Sayangnya, investasi tersebut belum memberikan return bagi perusahaan.
Kondisi tersebut yang membuat WIKA turut mengajukan standstill kepada lembaga keuangan yang menjadi kreditur perusahaan tak lepas dari kondisi struktur keuangan.
"Ada mismatch pinjaman untuk pendanaan investasi jangka panjang, yang saat ini belum dapat memberikan return bagi perusahaan," ujarnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (26/5/2023).
Kondisi tersebut, lanjut Mahendra, membuat beban atas pendanaan meningkat. Imbasnya, laba bersih tertekan.
Belum lama ini, Mahendra juga mengungkapkan, ada tiga ruas tol yang masuk daftar penjualan. Ketiganya adalah, tol Manado-Bitung (Mabit), Balikpapan-Samarinda (Balsam), dan Soreang Pasirkoja (Soroja).
Di ruas tol Mabit, WIKA memiliki 20% saham. Kemudian kepemilikan di Balsam dan Soroja masing-masing 18,29% dan 25%.
Divestasi tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menyegarkan struktur permodalan. Sebab, divestasi sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya.
"Rencana ini adalah bagian dari strategi perseroan dalam hal penyegaran struktur permodalan dan memang sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, tidak terkait dengan restrukturisasi utang," jelas Mahendra kepada Bloomberg Technoz, Senin (19/6/2023).
Tiko, pada kesempatan sebelumnya mengatakan, divestasi tol bukan perkara mudah. Sebab, internal rate of return (IRR) sejumlah ruas tol belum menarik bagi calon investor anyar.
Pengawasan Khusus
Hingga kurun waktu semester II 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menyelesaikan proyek yang didanai melalui tambahan Penyertaan Modal negara (PMN) 2015 dan 2016. Nilainya total Rp10,49 triliun.
Temuan BPK tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 yang diserahkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna ke-27, Selasa (20/6).
Akibatnya, aset sebesar Rp10,07 triliun belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional sebesar Rp 424,11 miliar tidak tercapai, serta terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum dapat beroperasi.
Terhadap hal tersebut, Ketua BPK Isma Yatun meminta agar Menteri BUMN melakukan pemeriksaan ulang terhadap kembali penggunaan dana PMN yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Isma.
Selain itu, temuan BPK lainnya terkait hal ini yakni proses pencairan tambahan PMN atas penugasan jangka panjang yang diterima oleh PT Hutama Karya (HK) dalam pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). BPK menilai pengerjaan proyek itu sangat lambat.
"Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan supaya BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair," tutur Isma.
Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 2 permasalahan 3E sehingga menyebabkan total angka lebih dari RP10 Triliun tersebut.
Berangkat dari kondisi tersebut, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan perlu ada pemeriksaan khusus terhadap BUMN yang menikmati PMN namun tidak memberikan hasil kinerja yang optimal.
“Terus-terusan dapat PMN saja ini menjadi pertanyaan, kapan BUMN kita ini sehat dan mandirinya. Tiap tahun disuapi negara yang mestinya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan kerakyatan. Ini malah naik yang tadinya 47 T tahun ini menjadi hampir 58T,” tutur Akmal dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah, dikutip Rabu (21/6).
Politisi PKS ini menyoroti nilai PMN yang disodorkan kementerian BUMN membengkak Rp 24 triliun yang awalnya berpagu Rp33,9 triliun. Menurutnya, membengkaknya tidak tanggung-tanggung sekitar 70,8%.
“Jangan sampai karena BUMN kita tidak punya kemampuan, maka APBN kita yang jadi sasaran,” ketus Akmal dalam forum pembahasan anggaran.
(dhf/hps)
