Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap terdapat ada sekitar 8.700 hektare lahan di 33 ruas jalan tol tersebut diketahui belum bersertifikat. 

Adapun jalan tol yang belum bersertifikat tersebut terdiri atas 13 ruas jalan tol seluas 2.341 hektar yang dibebaskan pada saat PT Jasa Marga masih menjadi regulator. Sementara sebanyak 20 ruas jalan tol seluas 6.449 hektar yang dibebaskan saat pemerintah telah menjadi regulator.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (20/6).  

BPK juga mengungkap terdapat masalah pada manajemen aset konsesi jalan tol yang belum memadai dan proses pengadaan tanah atau pembebasan lahan jalan tol yang belum optimal di delapan ruas jalan tol. 

Ini mencakup pengadaan tanah terhambat masalah pendanaan atau ketersediaan anggaran, lahan dari fasilitas umum hingga wakaf masih terkendala perizinan, pengadaan tanah tidak selaras kebijakan Pemda, serta pengadaan tanah terhambat penetapan lokasi yang belum optimal.