Selain itu, temuan BPK lainnya terkait hal ini yakni proses pencairan tambahan PMN atas penugasan jangka panjang yang diterima oleh PT Hutama Karya (HK) dalam pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). BPK menilai pengerjaan proyek itu sangat lambat.

"Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan supaya BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair," tutur Isma.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 2 permasalahan 3E sehingga menyebabkan total angka lebih dari RP10 Triliun tersebut.

(ibn/evs)