Partai Demokrat, ujar dia, juga menyoroti soal makin besarnya peluang tenaga medis asing untuk berkiprah di Indonesia. Dia ingin dokter asing djuga harus menjalankan dan mengikuti aturan yang berlaku pada dokter lokal. Hal ini penting sebagai jaminan para dokter dalam negeri juga memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir.
"RUU kurang beri ruang pembahasan yang panjang dan terkesan terburu-buru. Maka dengan ini Fraksi Demokrat menolak RUU Kesehatan dibahas menjadi UU," ujar dia.
Anggota Fraksi PKS, Netty Prasetiyani juga mengatakan, RUU Kesehatan masih meninggalkan banyak polemik di tengah masyarakat. Dia menilai, DPR dan pemerintah lebih baik berhati-hati dalam pembahasan dan pengesahan beleid tersebut.
DPR dan Pemerintah, kata dia, masih perlu memperkuat pembahasan pada sejumlah pesoalan yang diatur dalam Omnibus Law Kesehatan. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi agar aturan tersebut tak akan kalah saat digugat di Mahkamah Konstitusi.
"Jangan sampai UU yang baru diundangkan diuji ke MK atau menimbulkan polemik seperti UU Cipta Kerja. Pembahasan RUU relatif cepat, diperlukan waktu lebih panjang agar mendalam dan kaya masukan," kata Netty.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyusunan RUU Kesehatan telah melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Lembaganya mengklaim telah melaksanakan 115 kali kegiatan partisipasi publik, dalam bentuk focus group discussion dan seminar.
Menurut dia, acara tersebut telah melibatkan 1.200 pemangku kepentingan dan 72.000 peserta. Pemerintah juga sudah menerika 2.700 masukan dalam bentuk lisan hingga digital.
“RUU Kesehatan ini merupakan kompas bagi transformasi sistem kesehatan Indonesia dan oleh karenanya tanpa kerja sama dari berbagai pihak, tanpa kerja sama kita, mustahil untuk kita bersama mencapai tujuan,” ujar Budi.
(frg)
