Adapun, liabilitas Hutama Karya telah meroket 1.300% sejak 2014, saat Presiden Joko Widodo pertama kali menjabat dan menggaungkan kampanye intensifikasi infrastruktur.
Hutama Karya dijadwalkan mendapatkan modal baru pada tahun ini, sedangkan badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi lainnya – PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya – tengah berupaya keras merestrukturisasi utangnya.
“Obligasi Hutama Karya bisa bertahan dengan baik karena dukungan pemerintah,” kata Albert Budiman, Kepala Investasi di UOB Asset Management Indonesia di Jakarta.
Hal tersebut, lanjutnya, merefleksikan bahwa negara masih menjamin pembayaran tepat waktu dari semua pokok dan bunga utang yang harus dibayar, serta denda apa pun.
“Kalau nanti terjadi pelemahan dukungan pemerintah, itu risikonya,” kata Budiman.
(bbn)
