Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pada 2022 realisasi investasi di tanah air mampu mencapai target.
Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/01/2023), usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Capaian Investasi Tahun 2022 dan Target 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Insyaallah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih, tapi angkanya dan breakdown-nya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ujar Bahlil dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (12/1).
Pada 2022, Indonesia menargetkan untuk menggaet investasi sebesar Rp 1.200 triliun sementara untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.400 triliun.
Meski optimistis, Bahlil mengakui bahwa pekerjaan rumah yang dia emban tahun ini cukup berat. Kondisi ekonomi global, pandemi Covid-19, hingga momentum tahun politik dia sebut sebagai tantangan.
“Isunya ada dua. Bagaimana mengendalikan pandemi dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Dua itu belum selesai, muncul perang Ukraina-Russia yang melahirkan krisis pangan dan krisis energi,” jelasnya.
Bahlil menegaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan iklim investasi di tanah air. Bahlil menambahkan, tidak ada kendala dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS untuk usaha menengah kecil, namun masih terdapat kendala untuk usaha besar terkait dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL).
“Kendalanya itu adalah yang kelas besar ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPL-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk amdal,” ujarnya.
Senada, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
“Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBI dan daftar prioritas investasi,” ujar Airlangga.
(evs)
