Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menduga makin bengkaknya kuota volume LPG 3 Kg dalam APBN dari tahun ke tahun dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang mengakses tabung ‘melon’ tersebut di luar ketentuan.

Dalam kaitan itu, Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji tidak menampik penyaluran gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) selama ini masih belum tepat sasaran.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan segera menganalisis data dari program Pensasaranan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) guna memastikan siapa saja kalangan masyarakat yang berhak mengakses LPG 3 Kg dari program kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). 

“Kami menduga LPG itu lari ke tempat yang tidak semestinya, jadi [pasok] LPG-nya habis terus. Nanti hasil analisis dari P3KE, kita punya Desil 1 sampai Desil 5 dan seterusnya, kita potong mana yang bisa menerima atau berhak. Itu punya sejarah data yang lama. Dari data itu nanti bisa kita tentukan,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (14/6/2023).

Sekadar catatan, kuota penyaluran LPG 3 Kg dalam kerangka PSO di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dipatok sebanyak 8 juta ton. Namun, Kementerian ESDM memperkirakan realisasi penyaluran sampai dengan akhir tahun ini akan melebihi kuota, yaitu di rentang 8,2 juta—8,3 juta ton.