Menurut Indra, tim pengawas tersebut akan terdiri dari anggota Komisi VIII bidang Agama; Komisi V bidang Transportasi; Komisi IX bidang Kesehatan; dan Komisi VI bidang BUMN. Selain itu, kata dia, ada sejumlah staf Sekretariat DPR yang harus ikut untuk membantu dan mengurus sejumlah kebutuhan anggota dewan dalam proses pengawasan tersebut.
Hingga saat ini, kata Indra, Garuda Indonesia juga belum memberikan kesanggupan untuk mampu mengirimkan tim pengawasan Ibadah Haji pada 24 Juni 2023. Setjen DPR pun tengah melakukan diskusi untuk mencari solusi lain, termasuk potensi menggunakan maskapai selain Garuda untuk menuju Arab Saudi.
“Kami sih masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri," ujar Indra.
Sebelumnya, Irfan memang mengungkapkan ada permintaan 80 kursi bisnis dari Sekjen DPR untuk ibadah Haji. Hal ini disampaikan saat dirinya menjalani rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6/2023).
Tim Garuda, kata dia sedang mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan berangkat ke Arab Saudi. Perusahaan penerbangan pelat merah ini bernegosiasi dengan Otoritas Penerbangan atau General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi untuk memperoleh penambahan slot jumlah penerbangan haji.
Irfan mengatakan, Garuda seharusnya hanya mendapat izin mengantar jemaah haji reguler dari Indonesia hingga 22 Juni 2023. Berarti, penerbangan khusus, termasuk permintaan anggota DPR tersebut baru bisa dilaksanakan usai 23 Juni mendatang. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ternyata belum memperoleh izin tambahan tersebut.
(frg)
