"Kemarin kami dihubungi sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat karena memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," ungkap Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/06/2023).
Dia mengatakan, timnya sedang mengupayakan permintaan DPR tersebut. Garuda memang ingin memiliki tambahan slot untuk bisa memberangkatkan jemaah haji khusus atau ONH plus. Anggota DPR rencananya akan berangkat dalam rombongan ONH plus yang sebagian besar diurus perusahaan agen perjalanan.
Selain itu tambahnya, setiap anggota DPR yang berangkat ibadah haji tersebut tak mendapatkan kursi bisnis secara gratis. Dia mengeklaim, Garuda akan menerima pembayaran biaya layanan sesuai tarif yang berlaku.
Namun menurut Lucius, sekilas permintaan ini bernuansa praktik percaloan. Padahal DPR sedianya menunjukkan teladan yang baik dan tak serta-merta ingin selalu diistimewakan apalagi untuk menjalankan ibadah haji.
Dia mengingatkan banyak jemaah haji yang menunggu untuk bisa berangkat. Selain itu untuk mendapatkan ONH plus pun tak mudah. Dia karena itu berharap DPR bisa menjelaskan soal permintaan ini agar tak menjadi polemik dan menimbulkan kecemburuan publik.
"Lha DPR ini nampaknya ujuk-ujuk saja minta 80 kursi di luar jadwal yang sudah disepakati dengan otoritas Arab Saudi," kata Lucius lagi.
(ezr)
