Bloomberg Technoz, Jakarta - Permintaan DPR atas kursi kelas bisnis maskapai penerbangan Garuda Indonesia ditanggapi oleh pengamat parlemen. Permintaan tersebut dianggap bisa menyebabkan konflik kepentingan. Apalagi komisi di DPR yakni Komisi VI merupakan mitra kerja BUMN termasuk PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

"Permintaan ini tak bisa tidak muncul karena DPR merasa punya kekuasaan di hadapan Garuda. Jadi praktik seperti ini yang lazim disebut konflik kepentingan yang menjadi pemicu maraknya korupsi," kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi pada Rabu (14/6/2023).

Dia mengatakan karena itu perlu dicek bagaimana prosesnya agar berlangsung dengan transparan. 

"Apakah ini kebijakan lembaga atau mainan orang per orang yang mau mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan DPR dengan segala kekuasaannya," lanjut dia.

Sebelumnya Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengungkap permintaan DPR soal 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan ibadah haji tahun ini.