“Kepemilikan perusahaan bisa berganti. Hubungan individu dengan perusahaan juga bisa berubah. Nama Jusuf Hamka menjadi sentral, padahal seharusnya Ibu SHR (Siti Hardiyanti Rukmana/Tutut Soeharto),” kata Prastowo Yustinus dikutip dari laman resmi Twitter-nya, Rabu (14/6/2023).
Dikatakan, saat kejadian penempatan deposito dan pemberian kredit, yang berkontak adalah korporasi dan pemilik/pengurus saat itu yang bertanggung jawab.
“Maka sejak awal kami menghindari penyebutan Jusuf Hamka. Karena saat kejadian penempatan deposito dan pemberian kredit, yang berkontrak adalah korporasi dan pemilik/pengurus saat itu yang bertanggung jawab. Dokumen-dokumen yang dimiliki BPPN & Kemenkeu membuktikan itu,” tuturnya.
Yustinus mengatakan Tutut merupakan Komisaris Utama atau Direktur Utama PT CMNP pada 1987-1999 saat pemerintah mengucurkan BLBI begitu pun dengan Bank Yama. Tutut juga disebut memiliki saham CMNP di PT Citra Lamtoro Gung. Tiga perusahaan itu kata Prastowo memiliki utang bank.
“PT CMNP pada waktu itu Komutnya Ibu Siti Hardianti Rukmana (Mbak Tutut). Beliau juga memiliki saham CMNP melalui PT Citra Lamtoro Gung. Selain itu, Mbak Tutut adalah pemegang saham pengendali Bank Yama. Ada 3 entitas milik beliau yang mempunyai utang ke sindikasi bank,” tuturnya.
Dijelaskan, Bank Sindikasi kemudian mendapat kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan masuk sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank Yama juga menerima BLBI dan masuk daftar pasien BPPN hingga akhirnya dibekukan.
“Bank sindikasi ini mendapat kucuran BLBI dan masuk BPPN. Bank Yama juga menerima BLBI, menjadi pasien BPPN dan menjadi BBKU. Ibu Tutut sebagai penanggung jawab Bank Yama menyelesaikan kewajiban dan dinyatakan selesai setelah memperoleh Surat Keterangan Lunas tahun 2003,” tuturnya.
Yustinus mengatakan saat ini proses hak tagih negara terhadap tiga entitas yang terafiliasi dengan Mbak Tutut masih terus bergulir melalui Satgas BLBI.
"Akselerasi terjadi sejak dibentuk Satgas BLBI, yang dikomandoi Pak Mahfud MD. Semoga dapat dituntaskan di era Presiden Jokowi ini," katanya.
(evs)
