Bloomberg Technoz, Jakarta - Dua kementerian memiliki pandangan yang berbeda terhadap kasus utang PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang dimiliki Jusuf Hamka senilai Rp800 miliar. Sampai saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih enggan untuk membayar tagihan tersebut karena masih ada persoalan yang belum selesai, terutama terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 
Menko Polhukam Mahfud MD merupakan sosok yang membela Jusuf Hamka dengan menyatakan pemerintah memiliki kewajiban utang kepada pengusaha jalan tol tersebut yang belum terselesaikan. Hal itu ia ungkapkan usai bertemu Jusuf Hamka di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (13/6/2023) sore. 

Mahfud mengatakan dalam pertemuan tersebut, dirinya meminta penjelasan langsung dari Jusuf Hamka terkait perselisihan utang yang menyeret Kementerian Keuangan dan CMNP 20 tahun silam.

Bahkan Mahfud menyebut ini adalah mandat langsung dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

"Karena saya resmi diminta Presiden menangani masalah utang negara terhadap pihak swasta dan masyarakat. Saya baru dengar intinya dan minta dokumen dan sebagainya. Kemudian saya juga akan konfirmasi ke Kemenkeu," kata Mahfud dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Sementara dari penjelasan dan dokumen yang ditunjukan, Mahfud mengatakan dari segi hukum negara memang memiliki utang yang sudah ditetapkan melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini terlepas dari dari kontroversi terkait afiliasi CMNP dengan keluarga Cendana.