Dia kembali mencontohkan anggaran di APBD soal pembangunan dan rehabilitasi balai desa. Nilainya kata dia Rp1 miliar.
"Mestinya kalau Rp1 miliar itu ya Rp900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah kita cek benar Rp734 juta itu honor, rapat dan perjalanan dinas. Rp734 juta artinya 80% ini. Udah enggak bisa lagi bapak ibu sekalian ini tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80% nya yang untuk konkret dan 20% untuk honor dan perjalanan dinas itu baru anggaran APBN dan APBD itu produktif," imbuh dia sebagaimana dikutip dari kanal Sekretariat Presiden.
Yang benar-benar beli telur itu enggak ada Rp2 miliar, ya kapan stunting selesai?
Jokowi
Presiden mengingatkan agar tak ada lagi terminologi yang tak jelas dalam penggunaan anggaran. Dia juga meminta BPKP tak menutup-nutipi data apabila ada penggunaan anggaran yang tak berorientasi hasil itu.
"Penguatan dan pengawasan internal jangan sampai hanya jadi aksesoris. Kalau ada data janganlah ditutup-tutupi. Saya minta juga kepada daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPKP," tutup Jokowi.
(ezr)
