Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan betapa makin pentingnya tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) lantaran penggunaan APBN dan APBD yang tak berorientasi hasil. Buktinya, Jokowi masih menemukan banyaknya anggaran yang digunakan di daerah porsinya lebih besar untuk prosedural seperti anggaran rapat, perjananan dinas, honor. Sementara untuk konkret program hanya sebagian kecil dari anggaran itu.

"Saya minta pengawasan itu orientasinya jangan prosedurnya orientasinya hasilnya apa. Tadi disampaikan pak kepala BPKP banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal ini perlu saya ingatkan," kata Jokowi di acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mencontohkan sejumlah kasus penggunaan anggaran yang tak efektif. Pertama anggaran stunting di salah satu APBD yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, sebesar Rp10 miliar namun untuk pembelian bahan makanan sehat hanya sekitar Rp2 miliar.

Dia mengatakan setelah dicek dari anggaran itu dialokasikan untuk perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 milar, pengembangan dan penguatan Rp2 miliar.

"Yang benar-benar beli telur itu enggak ada Rp2 miliar, ya kapan stunting selesai? Kalau caranya seperti ini. Ini yang harus diubah semuanya," kata Jokowi yang akan menyelesaikan periodenya lebih dari setahun itu.

Dia kembali mencontohkan anggaran di APBD soal pembangunan dan rehabilitasi balai desa. Nilainya kata dia Rp1 miliar.

"Mestinya kalau Rp1 miliar itu ya Rp900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah kita cek benar Rp734 juta itu honor, rapat dan perjalanan dinas. Rp734 juta artinya 80% ini. Udah enggak bisa lagi bapak ibu sekalian ini tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80% nya yang untuk konkret dan 20% untuk honor dan perjalanan dinas itu baru anggaran APBN dan APBD itu produktif," imbuh dia sebagaimana dikutip dari kanal Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan agar tak ada lagi terminologi yang tak jelas dalam penggunaan anggaran. Dia juga meminta BPKP tak menutup-nutipi data apabila ada penggunaan anggaran yang tak berorientasi hasil itu.

"Penguatan dan pengawasan internal jangan sampai hanya jadi aksesoris. Kalau ada data janganlah ditutup-tutupi. Saya minta juga kepada daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPKP," tutup Jokowi.

(ezr)