Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan betapa makin pentingnya tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) lantaran penggunaan APBN dan APBD yang tak berorientasi hasil. Buktinya, Jokowi masih menemukan banyaknya anggaran yang digunakan di daerah porsinya lebih besar untuk prosedural seperti anggaran rapat, perjananan dinas, honor. Sementara untuk konkret program hanya sebagian kecil dari anggaran itu.

"Saya minta pengawasan itu orientasinya jangan prosedurnya orientasinya hasilnya apa. Tadi disampaikan pak kepala BPKP banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal ini perlu saya ingatkan," kata Jokowi di acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mencontohkan sejumlah kasus penggunaan anggaran yang tak efektif. Pertama anggaran stunting di salah satu APBD yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, sebesar Rp10 miliar namun untuk pembelian bahan makanan sehat hanya sekitar Rp2 miliar.

Dia mengatakan setelah dicek dari anggaran itu dialokasikan untuk perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 milar, pengembangan dan penguatan Rp2 miliar.

"Yang benar-benar beli telur itu enggak ada Rp2 miliar, ya kapan stunting selesai? Kalau caranya seperti ini. Ini yang harus diubah semuanya," kata Jokowi yang akan menyelesaikan periodenya lebih dari setahun itu.