Abra menilai bahwa pemberian PMN justru tidak banyak mendukung kinerja kesehatan BUMN. Menurutnya, butuh strategi yang lebih fundamental.
“Dan ditambah lagi, beberapa waktu terakhir kita sangat miris sekali mendengar terjadinya fraud, terjadinya korupsi yang cukup masif di jajaran BUMN karya, bahkan dilakukan oleh petingginya sendiri, ini kan menjadi anomali, menjadi sangat melukai hati rakyat,” tukas Abra.
Sebagai informasi, PMN tunai yang diusulkan pada 2024 di antaranya, PLN sebesar Rp 10 triliun yang digunakan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi. Kemudian ada Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, Pelni sebesar Rp10 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang rute perintis, IFG sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR.
Selanjutnya, ada Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.
Sementara itu PMN tambahan bedasarkan rapat internal Presiden pada 28 April 2023 di antaranya, Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Kayu Agung-Palembang-Betung, Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.
“BUMN infrastruktur mendapatkan alokasi cukup besar dari PMN dan akhirnya publik bertanya-tanya ketika BUMN Infra diberikan alokasi PMN secara massif apa hasil yang diperoleh untuk masyarakat, bukan hanya infrastruktur terbangun tapi kondisi kesehatan BUMN itu sendir,” katanya.
(krz/evs)
