Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo, melalui Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, meminta kementerian atau lembaga negara untuk berhenti membangun aplikasi baru. Saat ini sudah ada ribuan aplikasi.

Memang terdapat arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) namun hasilnya tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. SPBE yang sudah hadir kemudian akan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi selaras dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.

“Sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres di mana di sini Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, di situ juga ada Menteri PPN sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO, Kepala BSSN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya,” jelas Azwar Anas.

Dalam rapat terbatas yang berlangsung Senin, Jokowi meminta seluruh aparatur negara birokrasi lebih berdampak, tidak rumit, lincah, dan cepat. “Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat,” kata dia dalam laman Menpan.go.id.

Pemerintah, lanjut Anas, telah memangkas klasifikasi jabatan di ASN. Semula 3.414 menjadi tiga kelompok jabatan. Terjadi pula penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.