Sebagai bagian dari PMN, WSKT juga mendapat dana segar tambahan dari publik sebesar Rp1,54 triliun lewat skema rights issue. Aksi korporasi ini menjadi satu kesatuan dengan PMN demi menjaga porsi kepemilikan masyarakat.
Seluruh dana segar tersebut WSKT gunakan untuk menyelesaikan tujuh ruas tol; yakni Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi Koneksi Wiyoto Wiyomo & Seksi 2A ujung, dan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 (Jatikarya-Cibitung).
Selain itu, empat tol lain yang menggunakan PMN dan dana segar rights issue adalah; Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 Cigombong-Cibadak, Pejagan-Pemalang, Krian Legundi-Bunder-Manyar Seksi 4 Bunder-Manyar, dan Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 Probolinggo Timur-Gending.
Permintaan Kementerian BUMN
BPKP mengaku belum menerima permintaan tindakan serupa untuk laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Sementara, untuk WSKT, Azwad mengkonfirmasi jika audit ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmdjo.
Tiko, sapaan akrabnya, menilai ada yang aneh dengan laporan keuangan WSKT. Bahkan, kondisi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun.
"Laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi riil. Dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow tidak pernah positif," jelas Tiko, sapaan akrab wakil menteri tersebut, Senin (5/6/2023).
Tidak menutup kemungkinan, laporan keuangan WSKT akan disajikan kembali atau restatement karena kondisi yang tidak sesuai fakta. Skenario terburuk, jika ada unsur pidana berupa fraud, maka Kementerian BUMN dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap manajemen yang tengah menjabat selama periode keuangan.
Tiko menambahkan, pihaknya bahkan telah melakukan koordinasi dengan BPKP. "Jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," tegas Tiko.
Klaim Sesuai Prosedur
Di tengah isu tersebut, muncul pernyataan dari Crowe Indonesia, auditor yang mengaudit laporan keuangan WSKT tahun buku 2021 dan 2022.
Crowe Indonesia memberikan opininya bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan itu juga menyebutkan posisi keuangan Waskita, dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas, telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
"Dengan demikian, kami kembali sampaikan bahwa seluruh laporan keuangan klien kami telah melewati prosedur yang ada dan sesuai aturan yang berlaku bagi semua perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik," kata manajemen, Kamis (8/6/2023).
Usai proses audit yang diklaim sesuai prosedur, Crowe Indonesia kemudian menyerahkannya kepada manajemen WSKT, untuk selanjutnya diteruskan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Crowe juga diwajibkan untuk melaporkan hasil audit ke dalam data base Kementerian Keuangan. "Ini sebuah prosedur yang berlaku bagi semua perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik," imbuh manajemen.
Auditor Wanaartha
Secara rinci, Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Thajo & Rekan adalah pihak yang mengaudit laporan keuangan WSKT. Kantor Akuntan Publik (KAP) ini juga merupakan anggota Crowe Indonesia.
Belakangan terungkap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin Crowe Indonesia. Pencabutan dilakukan lantaran Crowe Indonesia terlibat dalam skandal gagal bayar Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
Akhir Februari kemarin, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan hasil pemeriksaan tim pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK telah selesai. Ogi selanjutnya telah mengeluarkan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar di OJK.
Pembatalan surat tanda terdaftar di OJK dijatuhkan kepada akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan. Pembatalan tanda terdaftar di OJK juga dijatuhkan kepada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, anggota dari Crowe Indonesia.
“Semua surat sanksi pembatalan terdaftar di OJK dikeluarkan tertanggal 24 Februari 2023,” ungkap Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers virtual, Senin (27/2/2023).
Bagi KAP dan akuntan publik yang dibatalkan tanda terdaftar tidak diizinkan untuk memberikan jasa pada perusahaan sektor pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan non-bank.
(dhf/wep)
