Bloomberg Technoz, Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan selama satu dekade. Namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perilaku diskriminatif atau dikotomi masih sering terjadi.

“Ada beberapa yang terkait dengan paradigma itu di lapangan. Masih ada di RS. Perlakuan diskriminatif yang perlu dihilangkan, di lapangan masih terasa,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi dalam gelaran diskusi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bertajuk "Outlook 2023: 10 tahun program JKN" pada Senin (30/1/2023).

Tulus menilai, perilaku diskriminatif yang dimaksud ialah adanya perbedaan perlakuan atau layanan kepada peserta komersial dan program JKN. Ia mengatakan bahwa perlakuan semacam ini masih sering terjadi.

“Ada semacam disparitas atau dikotomi dalam pelayanan kesehatan antara peserta JKN dan non-JKN di tempat layanan kesehatan ini. Misalnya kalau pasien komersial, dipanggilnya yang terhormat bapak Bambang, kalau JKN langsung di panggil pak Bambang, itu gambaran kecilnya,” kata Tulus.

Selain itu, biaya operasi jantung yang memang membutuhkan alat khusus masih belum merata. Masih banyak pengaduan yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas kelengkapan alat dalam pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam rumah sakit terutama di daerah.